Asap Karhutla Bukan Fogging, Butuh Penanganan Cepato

 

OPINI

Oleh Luluk Kiftiyah 

Pegiat Literasi 

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Di acara peresmian dan groundbreaking proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp (Gigawatt peak) di Monument Operasi Lintas Laut Jawa Bali, Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidatonya dengan penuh antusias. Dalam pidatonya beliau juga mempertanyakan bagaimana Indonesia punya ratusan helikopter water bombing dan alat berat jika tidak ada uang, dan uang itu didapat dari hasil penyelamatan korupsi-korupsi selama ini. (kompas.com, 25/8/2026)

Wacana ini bermakna, kunci mengatasi masalah ada di uang. Jika tidak punya uang maka negara tidak bisa membeli pemadam. Logika yang sangat sederhana. Sekilas terlihat benar tetapi pemikiran sekelas orang nomor satu di Indonesia perlu dipertanyakan.

Jika berkaca dari program sebelumnya seperti membeli mobil golf dan pengadaan gym di kementerian agar pejabatnya tidak lelah ketika jalan kaki dan makin fit, tiba-tiba Indonesia punya dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebab keperluan untuk para menteri tersebut dianggap penting dan mendesak. Tidak hanya itu, program MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) juga demikian. Indonesia tiba-tiba punya banyak uang untuk untuk mendanainya, meski harus diusahakan dengan berutang. 

Padahal, program MBG sudah terbukti ada banyak kasus keracunan. Begitu juga dengan produk KDMP yang tidak jelas arahnya, pemerintah rela mengeluarkan anggaran triliunan. Semua ini bisa berjalan karena dianggap prioritas. Bahkan baru-baru ini, untuk merayakan Kemerdekaan HUT RI ke 81, negara rela mengeluarkan fasilitas karnaval mewah, sewa kuda, dan bagi-bagi parsel. Anehnya uangnya pasti ada.

Namun mirisnya, dananya jadi kurus jika program itu untuk kepentingan rakyat. Model 'Dompet Ajaib Doraemon', ketika untuk kebutuhan para menteri dompetnya menjadi gemuk, akan tetapi saat akan digunakan untuk kepentingan rakyat seperti anggaran membeli helikopter water bombing, tiba-tiba dompet kosong. Apakah ini yang disebut bekerja untuk rakyat? 

Giliran subsidi rakyat dicabut, pajak naik, kebakaran hutan, dan korban bencana lainnya, rakyat diminta mengerti untuk berjuang dan menggalang donasi sendiri. Seketika negara tiba-tiba jadi miskin. Sangat menggelitik, tetapi itulah fakta di lapangan. Dananya tidak ada ketika berhubungan dengan penderitaan rakyat.

Helikopter water bombing yang dianggap butuh dan urgen untuk memadamkan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) ternyata dianggap bukan prioritas bagi negara. Negara tidak mempunyai dana untuk membeli helikopter water bombing dan terlihat pasrah begitu saja. Apakah untuk penanganan karhutla ini cukup dengan terjun payung sambil tabur tepung terigu agar apinya bingung mau diajak makan atau masak?  

Berkaca dari program yang sudah berjalan, intinya masalah ini bukan sekadar pada uang, tetapi kemauan. Jika negara serius, pasti akan mencari jalannya. Bukan berkelit bak peribahasa, "Seluas-luasnya hutan masih luas alasan". Jadi tidak ada alasan negara angkat tangan karena tidak mempunyai uang. Negara harus serius menangani karhutla agar tidak terjadi berulang setiap tahunnya. 

Karhutla tidak bisa dianggap remeh, apalagi terjadi di sejumlah wilayah seperti: Kalimantan, Sumatra, dan Maluku. Kebakaran ini menyebabkan kepulan asap yang membuat pandangan mata kabur dan kualitas udara menurun. Lebih mirisnya lagi, anak-anak tetap berangkat sekolah dengan memakai masker dan bagi ibu hamil, kondisi ini lebih berisiko. Kualitas udara yang buruk akibat kepulan asap, jelas akan berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya.

Dari sini kita memahami bahwa karhutla memicu krisis kesehatan dan memunculkan beban perawatan. Membawa beban berlapis bagi ibu dan generasi yang pada akhirnya perempuan dan generasi menjadi korban.

Dalam hal ini, Islam memberikan dimensi yang tidak dimiliki oleh kapitalisme yaitu kesadaran akan pertanggungjawaban di akhirat. Sebagaimana Allah mengingatkan melalui firman-Nya,

ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِى الْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

(QS. Ar-Rum [30]: 41)

Dengan kata lain, pencegahan kerusakan lingkungan seperti karhutla tidak cukup dengan sensor satelit, regulasi, dan denda. Melainkan, juga membutuhkan ketakwaan. Tidak dimungkiri bahwa kerusakan terjadi karena ketamakan individu-individu yang ingin menumpuk pundi-pundi duniawi. Hal ini terjadi karena tidak adanya ketakwaan sebagai pengendali dalam dirinya sehingga setiap perilaku baik pemilik perusahaan, pekerja, petani, maupun pejabat tidak dapat menahan diri untuk melakukan kerusakan. 

Ketika ketakwaan sudah terbentuk, setiap individu tidak lagi takut pada aparat atau sanksi hukum semata, melainkan karena menyadari bahwa segala perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.. Selain kesadaran individu, butuh kontrol masyarakat, baik dari ilmuwan, ulama, media, organisasi, dan aparat negara, karena kontrol masyarakat melengkapi kontrol teknologi, dan yang terpenting adalah pemegang otoritas yang amanah.

Penguasa harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Sebab, kekuasaan bukanlah hak untuk menikmati fasilitas negara melainkan tanggung jawab untuk meri'ayah umat, serta mencegah terjadinya kerusakan. Itulah mengapa seorang pemimpin yang dipilih harus orang yang bertakwa, agar dalam menjalankan kekuasaannya ia dapat menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Sehingga ia akan melakukan apapun yang terbaik untuk rakyatnya, sekalipun harus membeli helikopter water bombing jika memang dibutuhkan. Ditambah lagi, dengan adanya kolaborasi teknologi canggih yang dapat mengawasi, hukum yang dapat mencegah dan menghukum, serta adanya kontrol masyarakat, maka bisa dipastikan kasus karhutla tidak akan berulang setiap tahunnya. 

Sebagaimana Allah Swt. berfirman:

 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَ مٰنٰتِ اِلٰۤى اَهْلِهَا ۙ وَاِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَا نَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

(QS. An-Nisa' [4]: 58)

Alhasil, dengan diterapkannya sistem Islam secara kafah, maka kasus karhutla segera tertangani. Poin yang terpenting adalah kecil kemungkinan terjadi karhutla di setiap tahunnya. Ini semua akan terwujud karena memiliki seorang pemimpin yang adil dan bertanggungjawab dalam menjalankan amanahnya. Dengan begitu insyaallah keberkahan akan terwujud.

Wallahualam bissawab.