Energi Langka di Negeri Kaya, BBM dan LPG Bikin Rakyat Merana

 

OPINI

Oleh Fadia Nur Amalia

Aktivis Muslimah

MuslimahKaffahMedia.eu.org, Ada yang harus berangkat kerja, tetapi lebih dulu sibuk mencari BBM. Ada pula yang membutuhkan gas untuk memasak, tetapi harus berkeliling karena LPG 3 kg tidak mudah ditemukan. Di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, persoalan energi bahkan sempat membuat antrean kendaraan mengular dan aktivitas masyarakat harus ikut disesuaikan.

Pekan lalu, antrean BBM terlihat di berbagai SPBU dan Pertamini di Makassar serta sejumlah daerah lain di Sulsel. Panjangnya bukan lagi hitungan beberapa kendaraan, melainkan mencapai ratusan meter hingga beberapa kilometer. Kondisi tersebut kemudian berdampak pada mobilitas warga, termasuk diberlakukannya pembelajaran daring untuk sementara waktu sebagai salah satu upaya mengurangi pergerakan masyarakat. (kompas.id, 14/09/2026)

Persoalan serupa juga muncul pada LPG 3 kg. Kelangkaan gas melon membuat mahasiswa, ojek online, buruh, dan sejumlah organisasi masyarakat turun menyuarakan keresahan di depan Kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Makassar. Bagi masyarakat, BBM dan LPG bukan barang pelengkap yang bisa ditunda penggunaannya. Keduanya berkaitan langsung dengan perjalanan, pekerjaan, kegiatan usaha, kebutuhan rumah tangga, hingga keberlangsungan aktivitas sehari-hari.

Ketika energi sulit diperoleh, dampaknya tidak berhenti di depan SPBU atau pangkalan gas. Pengemudi membutuhkan BBM agar bisa bekerja, pedagang membutuhkan energi untuk menjalankan usahanya, dan keluarga membutuhkan LPG untuk memasak. Rantai aktivitas yang saling terhubung pun ikut terganggu ketika kebutuhan dasar tersebut tidak tersedia secara mudah dan merata.

Pemerintah memang telah mengambil berbagai langkah untuk mengurai persoalan. Penambahan pasokan, pengaturan antrean, hingga penyesuaian distribusi dilakukan untuk merespons kondisi di lapangan. Namun, fakta bahwa masyarakat sempat harus menghadapi antrean panjang dan perubahan aktivitas tetap menyisakan pertanyaan, mengapa kebutuhan energi yang begitu penting bisa membuat masyarakat berada dalam situasi seperti ini?

Dalam perspektif Islam, urusan rakyat tidak dipandang hanya sebagai persoalan jual beli antara penyedia dan konsumen. Negara mempunyai tanggung jawab ri'ayah, yakni mengurus kepentingan masyarakat dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Energi yang menyangkut hajat hidup orang banyak semestinya dikelola dengan orientasi pelayanan, bukan semata-mata dihitung berdasarkan keuntungan.

Persoalannya menjadi semakin serius ketika pengelolaan sumber daya alam dan energi berada dalam kerangka kapitalisme sekuler. Sistem semacam ini memberikan ruang besar bagi pertimbangan pasar, investasi, kepemilikan, dan keuntungan dalam aktivitas ekonomi. Akibatnya, penyelesaian masalah energi dapat lebih banyak berkutat pada bagaimana menjaga pasokan dan distribusi tetap berjalan, sementara persoalan mendasarnya adalah siapa yang berhak menguasai sumber daya dan untuk siapa manfaatnya, perlu dipertanyakan kembali.

Pemberian subsidi memang dapat meringankan beban harga dalam kondisi tertentu. Namun, subsidi saja tidak cukup untuk menjamin rakyat memperoleh energi secara aman, mudah, dan berkelanjutan. Jika sumber daya strategis tidak dikelola dengan tata kelola yang berpihak pada kepentingan publik, persoalan distribusi, pengawasan, dan akses tetap dapat muncul kembali.

Islam memandang sumber daya tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat luas sebagai bagian dari kepemilikan umum. Karena itu, pengelolaannya tidak semestinya diserahkan begitu saja kepada kepentingan segelintir pihak. Negara memiliki peran untuk memastikan sumber daya tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat serta mencegah penguasaan yang membuat kebutuhan publik sulit dijangkau.

Allah Swt. berfirman,

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS Al-A'raf: 31)

Pemenuhan kebutuhan hidup tentu membutuhkan pengelolaan sumber daya yang baik. Negara tidak cukup hanya hadir ketika antrean sudah mengular atau kelangkaan sudah menimbulkan protes. Perencanaan produksi, penguasaan sumber daya strategis, distribusi, pengawasan, hingga penyaluran kepada masyarakat perlu ditempatkan dalam satu kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

Dengan cara pandang tersebut, energi bukan sekadar komoditas yang berpindah dari produsen ke konsumen. Ada hak masyarakat yang harus dijaga di dalamnya. Fungsi ri'ayah menuntut negara memastikan kebutuhan rakyat tersedia secara cukup, terjangkau, dan dapat diperoleh tanpa harus membuat masyarakat kehilangan waktu, penghasilan, bahkan kesempatan belajar.

Penerapan aturan Islam secara kaffah tentu berkaitan dengan sistem pemerintahan yang menjalankannya secara menyeluruh. Dalam perspektif politik Islam, Khilafah dipahami sebagai institusi yang menerapkan syariat dalam pengaturan kehidupan masyarakat, termasuk dalam persoalan kepemilikan dan pengelolaan sumber daya. Dengan kerangka tersebut, pengelolaan energi ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, persoalan BBM dan LPG di Sulsel seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan tentang kapan antrean kembali normal. Lebih jauh, perlu dilihat bagaimana negara membangun tata kelola energi agar kebutuhan masyarakat tidak terus-menerus berada dalam posisi rentan. Sebab, ketika energi tersendat, yang ikut tertahan bukan hanya kendaraan, tetapi juga pekerjaan, pendidikan, usaha, dan kehidupan banyak keluarga.

Negara dengan visi ri'ayah semestinya membuat kebutuhan rakyat lebih mudah dijangkau, bukan justru membuat mereka harus berulang kali berhadapan dengan kelangkaan. Dalam perspektif Islam, sumber daya alam dan energi merupakan amanah yang pengelolaannya harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat sesuai ketentuan syariat.

Wallahualam bissawab.