Ketika Energi Jadi Dagangan: Solusi Islam Atasi Krisis BBM

 


OPINI

Oleh Yusi Susanti 

Aktivis muslimah


MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Pemandangan antrean BBM kembali jadi luka. Di Sumut, Riau, hingga Kalbar, kendaraan mengular ratusan meter. Sopir truk tidur di kabin demi seliter solar. Warga berburu BBM sejak subuh. Puncaknya, ada pengemudi yang meninggal di balik kemudi karena kelelahan menunggu.


BPH Migas menyebut ini _panic buying_. Tapi faktanya, konsumsi Pertalite dan Solar subsidi sudah >50% kuota tahunan hanya dalam 7 bulan. Sisa kuota jelas kritis.


Saat harga non-subsidi naik dan kuota dipangkas, rakyat wajar beralih ke subsidi. Itu rasional.  

Tapi jawaban negara justru administratif: batasi volume, verifikasi nopol, pakai aplikasi. Ini bukan menyelesaikan pasokan. Ini hanya "mengelola kelangkaan" sambil menambah beban rakyat.


Akar Masalah: Negara Berubah Jadi Pedagang

Indonesia kaya SDA, tapi terus krisis energi. Karena paradigma kelolanya salah.


Sektor migas dikurung logika neoliberal. Dari hulu ke hilir diserahkan ke skema komersial: BUMN profit oriented, swasta, asing. SDA yang harusnya public goods berubah jadi komoditas.


Akibatnya, subsidi dianggap "beban APBN", bukan kewajiban negara. Padahal energi murah adalah hak dasar warga. Saat harga dunia naik, rakyatlah yang pertama jatuh.


Solusi Islam: Kembalikan Negara Sebagai Pengayom


1. Kepemilikan Umum

"Kaum Muslim berserikat dalam 3 hal: air, padang rumput, dan api." (HR. Abu Dawud)  

"Api" mencakup minyak, gas, dan energi deposit besar. Haram diprivatisasi atau dikomersialkan untuk mengambil untung dari rakyat.


2. Negara sebagai Raa'in  

"Seorang imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban." (HR. Bukhari-Muslim)  

Negara bukan pedagang. Negara adalah pelayan.


3. Kelola Mandiri Hulu ke Hilir

Negara wajib kuasai penuh: eksplorasi, kilang, distribusi. Hasilnya 100% untuk rakyat. BBM bisa murah, bahkan gratis jika memungkinkan. Kelebihannya untuk pendidikan dan kesehatan.


4. Pelayanan Mudah Tanpa Birokrasi  

"Sesungguhnya Allah menyukai kemudahan." (HR. Muslim)  

Energi diberikan merata. Subsidi bukan opsi yang bisa dicabut. Itu instrumen at-tawazun al-iqtishadi agar harta tidak hanya berputar di orang kaya. (QS. Al-Hasyr: 7)


Penutup

Antrean BBM bukan masalah teknis. Ini krisis sistemik karena energi dipandang sebagai komoditas.


Selama paradigma itu tidak diubah, pengetatan kuota dan aplikasi tidak akan menyelesaikan apa-apa.


Sudah saatnya BBM dikembalikan sebagai hak dasar rakyat. Dengan tata kelola syariat—negara sebagai pengurus sejati dan SDA sebagai milik umum—kita bisa wujudkan ketahanan energi dan kesejahteraan yang berkeadilan.


_Wallahu a'lam bish-shawab._

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Filisida Maternal, Rapuhnya Ibu dalam Sistem Toxic

Kasus Pagar Laut, Bukti Penguasa Tunduk Kepada Pengusaha

Akhir Jeda Sebuah Keteguhan