Paradoks Kenaikan Harga Pangan di Tengah Swasembada

OPINI

Oleh: Dewi Puspita Sari, MT

(Pengamat Kebijakan Publik)

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Swasembada pangan strategis nasional diprediksi dapat tercapai pada tahun ini. Hal ini berkat kinerja kementerian dan lembaga terkait di bidang pangan, tetapi juga turut melibatkan berbagai unsur lintas sektor. Peningkatan pangan ini masih akan menjadi agenda utama kerja nasional setidaknya hingga tahun 2027. Di antara berbagai capaian sepanjang 2026, swasembada pangan menjadi salah satu hasil kinerja yang khusus diangkat oleh pemerintah. Setidaknya ada delapan komoditas telah mencapai swasembada pangan, beberapa di antaranya yaitu beras, jagung, gula, telur, ayam, cabai rawit, cabe merah dan bawang merah.

Indonesia terus mencatatkan angka positif dalam upaya swasembada pangan. Sejumlah barang kebutuhan pokok tercatat mengalami surplus produksi dalam negeri. Meski demikian, disparitas harga masih menjadi tantangan utama. Pemerintah berada dalam dilema, antara upaya meningkatkan kesejahteraan petani lokal, namun bagaimana menjaga harga agar tetap terjangkau (Kompas.id, 22-08-2026 PKl 17.00 WIB)

Tata Kelola Kapitalis: Membuat Kenaikan Harga Pangan 

Swasembada pangan yang selalu jadi target capaian selama ini, faktanya hanya melihat jumlah produksi pangan, tidak menyentuh permasalahan daya beli, harga, terutama didaerah terpencil dan distribusinya. Praktik monopoli dan oligopoli dalam perdagangan kapitalis, menjadikan harga bebas diatur oleh produsen besar (kapitalis) sesukanya. Sistem kapitalisme mengukur capaian kesejahteraan dari besarnya produksi saja, namun abai memastikan distribusi pangan merata sampai kepada rakyat. 

Tata kelola pangan dalam negara kapitalis kerap lepas tangan dalam pemenuhan kebutuhan rakyat. Negara hanya beperan menjadi regulator (pengatur) bukan pengurus dan pelayan rakyat. Alhasil para petani, pedagang kecil harus bersaing dengan kapitalis yang tak pernah sepadan dan selalu kalah dari sisi modal, produksi dan pemasaran. Meski pemerintah telah membuat peraturan pelarangan monopoli perdagangan dan persaingan yang tidak sehat, nyatanya praktek kecurangan masih marak terjadi bahkan disetiap bidang. Karena asas kapitalis kebebasan dan memisahkan aturan agama dari kehidupan. Ditambah lemahnya penegakkan sanksi sehingga Indonesia menjadi surga bagi kapitalis. 

Rantai distribusi yang panjang antara petani dan konsumen membuat harga semakin tinggi, namun tidak dirasakan oleh petani. Meski ditengah swasembada, namun hal itu tidak dirasakan rakyat. Yang menikmati keuntungan hanya para kapitalis yang menguasai rantai distribusi. Permainan pasar yang menekan harga jual pangan petani, namun melambungkan harga bagi konsumen membuat swasembada seolah hanya ilusi. 

Tingkat kesejahteraan petani yang masih rendah nyatanya tidak sebanding dengan harga pangan yang tinggi dipasaran. Hal ini karena mekanisme harga ditentukan oleh para kapitalis yang berprinsip meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Negara memberikan porsi yang besar kepada swasta dan asing dalam pengelolaan pangan rakyat. Contoh MBG yang menggandeng para kapitalis.

Paradoks yang menyedihkan saat para petani diberbagai daerah surplus pangan, pemerintah justru melakukan impor sehingga harga menjadi tak terkendali dibeberapa wilayah. Ini kerusakan sistem kapitalis yang membuka keran globalisasi tanpa memikirkan nasib rakyat.

Sistem Ekonomi Islam Solusi Fundamental

Islam adalah konsep kehidupan yang paripurna, telah menetapkan pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. 

Sistem Islam mewajibkan distribusi pangan yang merata hingga bisa diakses semua rakyat dengan harga terjangkau. 

Negara wajib mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan agar kebutuhan rakyat terpenuhi. Praktik monopoli dan oligopoli dilarang dalam Islam, karena hal itu melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti akan adanya akumulasi kekayaan pada segelintir orang saja hingga kekayaan tidak terdistribusi merata. 

...supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..(TQS. Al-Hasyr: 7)

Perdagangan dalam Islam tidak hanya soal untung-rugi, tapi juga soal keadilan, maslahat, dan tidak merugikan orang lain.

Monopoli dan oligopoli bertentangan karena menimbulkan kedzaliman dan merugikan orang banyak.

Rasulullah ﷺ bersabda:  

"Barang siapa melakukan ihtikar/menimbun barang untuk dijual mahal, maka dia adalah orang yang bersalah" (HR. Muslim)

Ihtikar adalah bentuk awal dari monopoli. Yaitu menimbun barang kebutuhan pokok saat langka, hingga harganya melambung tinggi. Dalam monopoli atau oligopoli, satu atau beberapa pihak menguasai barang lalu bebas menaikkan harga, sehingga rakyat kesulitan. Islam melarang mendzalimi orang lain.

Monopoli dan oligopoli menghilangkan persaingan yang sehat karena kebebasan tanpa batas. Yang kuat dia yang menang. Para pemodal melakukan praktik ribawi untuk mendapat modal besar dari negara dengan mudah. Padahal Allah nyata melarang riba.

Allah SWT berfirman: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (TQS. Al-Baqarah: 275)

Persaingan sehat membuat harga yang wajar, kualitas bagus, dan konsumen punya pilihan. Dalam monopoli dan oligopoli, rakyat hanya berperan sebagai konsumen yang terpaksa membeli karena kebutuhan, meski dengan harga tinggi.

Hilangnya peran negara sebagai pengurus dan perisai rakyat membuat para kapitalis bebas menguasai apapun bahkan harta milik umum yang dilarang dalam Islam. Seperti tambang yang depositnya melimpah, hutan, pulau dan segala kekayaan alam yang dibutuhkan rakyat. Jika ini dikuasa segelintir pihak maka hal ini merupakan kezaliman yang menyengsarakan rakyat. 

Monopoli dan oligopoli bisa memicu gharar (kesamaran), tadlis (penipuan)

Karena pelaku usaha mudah menurunkan kualitas barang dan mempermainkan harga. Ditambah dalam sistem kapitalis para penguasa kerap berperan sebagai pengusaha yang mencari proyek dengan memanfaatkan jabatannya, alhasil jadilah oligarki tumbuh subur dinegeri kapitalis. Wallahu a'lam