Dari “Mantab” ke “Maut”, Downgrade Kelas Menengah dan Solusi Islam

OPINI

Oleh Windi Permana,  S.Sos

Pendidik Generasi Ideologis

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Piramida ekonomi Indonesia tengah bergeser, dan arahnya bukan ke atas. Jumlah kelas menengah turun dari  60,8 juta jiwa—23 persen penduduk—pada 2018 menjadi 46,7 juta jiwa atau 16,6 persen pada 2025. Di saat yang sama, kelompok yang rentan miskin justru semakin membesar: dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Artinya, kelas menengah kian menipis, sementara mayoritas  penduduk kini hidup di zona yang sangat rapuh terhadap guncangan ekonomi. (kompasiana.com, 14-10-26)

Gejala penurunan kelas menengah kini semakin sering terlihat di sekitar kita. Jika dulu tekanan finansial masih membuat banyak orang mampu bertahan dengan makan tabungan—yang akrab disingkat "mantab"—kini semakin banyak yang justru harus makan dari utang, alias "maut". Perubahan ini bukan sekadar soal gaya belanja, melainkan tanda nyata bahwa daya tahan ekonomi individu maupun rumah tangga di Indonesia semakin rapuh di tengah biaya hidup yang terus menekan.

Dari Gengsi ke Utang: Kapitalisme dan Krisis Kesejahteraan 

Kapitalisme tidak hanya bekerja lewat pasar, tetapi juga membentuk budaya hidup masyarakat. Iklan, media sosial, dan tren konsumsi membuat banyak orang berlomba mengejar gaya hidup mewah serta mengedepankan gengsi. Ukuran keberhasilan pun sering dilihat dari penampilan, bukan dari kecukupan atau ketenangan hidup. Padahal di saat yang sama, sistem ini juga melahirkan kemiskinan struktural: upah tertahan, akses modal timpang, dan kekayaan menumpuk pada segelintir orang. Jadi, masyarakat didorong untuk konsumtif, membuat mereka justru semakin sulit keluar dari kemiskinan.

Fenomena downgrade kelas menengah bukan muncul tiba-tiba. Ia adalah dampak dari berbagai kebijakan dan tekanan ekonomi yang saling menumpuk, kebijakan efisiensi pemerintah yang mempersempit ruang ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok yang menggerus daya beli, kebijakan perpajakan yang semakin memberatkan, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menghilangkan sumber penghasilan. Ketika pendapatan tidak naik sementara pengeluaran terus melonjak, kelas menengah terpaksa menurunkan standar hidup. Mereka bukan hanya mengurangi konsumsi, tetapi juga mulai beralih dari menabung ke berutang hanya untuk bertahan.

Kita tidak perlu jauh-jauh mencari bukti bahwa politik ekonomi kapitalisme sekuler menyimpan celah besar yang berbahaya. Ketika pasar dibiarkan bekerja hampir tanpa kendali, krisis finansial bukan lagi kemungkinan, melainkan siklus yang berulang. Gelembung spekulasi, utang yang menumpuk, dan keserakahan segelintir pelaku pasar pada akhirnya meledak menjadi krisis yang memukul rakyat kecil. Bukan mereka yang menikmati untung besar saat ekonomi tumbuh, tapi merekalah yang paling dulu kehilangan pekerjaan, penghasilan, dan akses terhadap kebutuhan dasar ketika krisis datang. Di titik inilah kapitalisme sekuler menunjukkan wajah aslinya. Sistem ini pandai menciptakan kekayaan, tetapi gagal membagikannya secara adil, sehingga ancaman kemiskinan yang meluas menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.

Lebih ironis lagi, negara yang seharusnya hadir sebagai pelindung justru semakin berlepas tangan. Dalam logika kapitalisme sekuler, kesejahteraan rakyat dianggap urusan pasar, bukan tanggung jawab negara. Akibatnya, ketika rakyat membutuhkan jaminan sosial, layanan kesehatan yang terjangkau atau perlindungan saat kehilangan pekerjaan, yang mereka temukan bukan uluran tangan, melainkan prosedur yang berbelit dan janji yang tak kunjung tiba. Negara sibuk menjaga stabilitas pasar dan kepentingan investor, sementara nasib warga dibiarkan bergantung pada kemampuan mereka sendiri. Padahal, seharusnya negara hadir bukan sekadar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memastikan tidak ada satu pun warganya yang tertinggal. Tanpa keberpihakan itu, kesejahteraan rakyat hanya menjadi wacana, bukan kenyataan yang bisa dirasakan di meja makan setiap keluarga.

Paradigma Islam: Prioritas Kebutuhan dan Jaminan Negara 

Dalam cara pandang Islam, pemenuhan kebutuhanlah yang menjadi prioritas, bukan sekadar keinginan. Prinsipnya sederhana, utamakan yang pokok, tunda yang sekunder, dan tinggalkan yang hanya demi gengsi. Di sinilah sikap qanaah memainkan perannya yakni merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, tanpa merasa kurang hanya karena melihat apa yang dimiliki orang lain. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan menjaga hati agar tidak terjebak mengejar semua keinginan tanpa skala prioritas, karena di situlah tekanan finansial mulai muncul. Dengan qanaah, seseorang belajar hidup cukup  bukan hidup mewah, sehingga konsumsi tidak melampaui kemampuan dan tidak menjadi beban di kemudian hari.

Dalam pandangan Islam, negara bukan sekadar "penjaga malam" yang hanya menonton dari kejauhan. Negara  justru memikul tanggung jawab aktif untuk menyediakan lapangan kerja yang layak agar rakyat dapat mencari rezeki dengan tangan sendiri  dan tidak boleh membebani mereka dengan pungutan yang mencekik seperti pajak, hal ini justru mempersempit ruang hidup rakyat kecil. Prinsipnya, negara hadir untuk memudahkan, bukan mempersulit. 

Dalam Islam tidak semua pungutan haram, yang diharamkan adalah al-maks, yakni pungutan zalim yang diambil tanpa hak dan digunakan untuk kepentingan pribadi penguasa atau kemewahan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., "Orang yang melakukan al-maks tidak akan masuk surga." (HR. Abu Dawud)

Adapun pajak yang dipungut negara pada saat negara sedang pailit, dipungut secara adil, transparan, hanya dari orang-orang (laki-laki) yang kaya dan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan publik yang nyata. Ini dibolehkan selama tidak melampaui batas dan tidak menzalimi rakyat.

Dalam sistem Islam, memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan, bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan kewajiban yang melekat pada negara. Allah Swt. telah menegaskan dalam Surah Quraisy ayat 4, "Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut." 

Ayat ini menjadi pengingat bahwa dua hal paling mendasar bagi kesejahteraan manusia adalah terpenuhinya pangan dan rasa aman. Ketika keduanya benar-benar dijamin oleh negara, tekanan finansial yang massal seperti yang kita saksikan hari ini tidak akan pernah terjadi. Dengan kata lain, Islam tidak membiarkan rakyat berjuang sendirian menghadapi kesulitan hidup, karena negara hadir sebagai pelindung yang memastikan tidak ada seorang pun kelaparan atau hidup dalam ketakutan.

Negara dalam sistem pemerintahan Islam, menjalankan fungsi ra'in, yaitu melayani rakyat secara menyeluruh. Rasulullah saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya, dan siapa yang tidak serius mengurus kemaslahatan mereka, maka ia tidak akan mencium bau surga. Dalam sistem Islam pemimpin adalah pengayom, bukan penguasa yang menunggu dilayani. Ia hadir untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, tidak ada yang telantar, dan tidak ada yang terpaksa berutang hanya untuk bertahan hidup.

Penutup

Kapitalisme telah nyata-nyata menggiring masyarakat pada gaya hidup boros, memunculkan kemiskinan struktural, dan memperdalam penurunan kelas menengah. Negara pun kerap hadir hanya untuk melayani pasar, bukan untuk rakyat. Karena itu, sudah waktunya umat Islam tidak berhenti pada ritual semata, tetapi mau mempelajari dan memahami Islam secara utuh sebagai sistem kehidupan.

Islam bukan hanya ajaran ibadah ritual, melainkan juga tuntunan dalam mengatur kehidupan, mengelola ekonomi, dan menjalankan negara demi kesejahteraan seluruh rakyat. Dengan memahami Islam secara menyeluruh, kita akan menyadari bahwa di dalamnya tersimpan solusi atas krisis yang kita rasakan hari ini, dan bahwa Islam adalah satu-satunya sistem yang baik untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.

Wallahualam bissawab.