Fenomena Downgrade Mode Bertahan Dalam Ancaman Kemiskinan

OPINI

Oleh Nur Fitriyah Asri

Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah

Muslimahkaffahmedia.eu.org-Belakangan ini istilah downgrade gaya hidup ramai dibicarakan. Kelas menengah yang dulu dikenal mapan, kini ramai-ramai menurunkan standar hidupnya, yang biasa nongkrong di kafe mahal beralih ke kopi sachet, dari kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, dari belanja karena gengsi menjadi belanja karena fungsi semata. Media menyebutnya sebagai pilihan sadar untuk bertahan dari krisis finansial. Namun jika dicermati lebih dalam, ini bukan sekadar pilihan gaya hidup. Ini adalah mode bertahan hidup di tengah ancaman kemiskinan yang semakin nyata. (kompas.megapolitan.com, 30/9/2026)

Fakta berbicara sangat mengkhawatirkan. Penduduk kelas menengah Indonesia menurun drastis dari 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Sebaliknya, penduduk kelas ekonomi yang rapuh dan rentan miskin semakin mendominasi piramida ekonomi, naik dari 68,5 persen pada 2018 menjadi 74,5 persen pada 2025. Artinya, mayoritas rakyat negeri ini hidup hanya satu langkah dari garis kemiskinan. (republika.co.id, 19/09/2025)

Fenomena ini semakin parah dengan berubahnya pola bertahan masyarakat. Jika dulu tekanan finansial membuat banyak orang makan tabungan (disingkat mantab), sekarang jauh lebih banyak yang makan dari utang (maut). Tabungan sudah habis, yang tersisa adalah cicilan paylater, kartu kredit, dan pinjaman online. Inilah potret rapuhnya ketahanan ekonomi rakyat di negeri yang kaya sumber daya alam.

Buah Busuk Politik Ekonomi Demokrasi Kapitalis Sekuler

Fenomena downgrade ini tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah buah busuk dari politik ekonomi demokrasi kapitalis sekuler yang diterapkan selama ini. Pertama, demokrasi kapitalis sekuler mendorong masyarakat mengejar gaya hidup mewah dan mengedepankan gengsi. Sistem ini menanamkan paradigma bahwa kesuksesan diukur dari materi dan konsumsi. Iklan, media sosial, dan budaya hedonisme (bergaya hidup mewah) terus memompa keinginan tanpa batas. Manusia didorong memenuhi semua keinginan, bukan kebutuhan. Ketika pendapatan tidak lagi mampu mengejar gaya hidup, jurang utang menjadi pelarian.

Di sisi lain, demokrasi kapitalis sekuler melahirkan kemiskinan struktural. Kekayaan hanya berputar pada segelintir oligarki pemilik modal. Mereka bisa mengendalikan izin usaha. Bahkan, bisa mengatur atau mengubah konstitusi. Akibatnya, 10% kelompok masyarakat terkaya di Indonesia menguasai 60,2% kekayaan nasional. Sementara itu, lapangan kerja menyempit, upah ditekan, harga kebutuhan pokok terus melambung. Akibatnya, munculnya ketimpangan kekayaan yang kaya makin kaya, yang miskin makin terpinggirkan.

Kedua, downgrade adalah dampak langsung dari kebijakan negara yang pro-efisiensi korporasi namun abai pada rakyat. Kebijakan efisiensi pemerintah, kenaikan harga kebutuhan pokok, beban pajak yang makin mencekik, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal membuat kelas menengah kehilangan pijakannya. Mereka tidak naik kelas, justru mereka turun kelas secara berjamaah.

Ketiga, negara dalam sistem demokrasi kapitalis sekuler berlepas tangan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Negara hanya berperan sebagai regulator (pembuat undang-undang) dan fasilitator bagi investor, bukan sebagai pengurus rakyat. Jaminan kesehatan, pendidikan, dan pangan diserahkan pada mekanisme pasar. Jika rakyat tidak mampu membayar, mereka harus downgrade sendiri, berhemat sendiri, masih tidak cukup? ujung-ujungnya utang lagi.

Inilah, lingkaran setan sistem kufur yang menyebabkan kemiskinan struktural. Negara hadir saat memungut pajak, namun absen saat rakyat kelaparan. Kondisi ini persis seperti yang diperingatkan Allah Swt. tentang negeri yang kufur nikmat dan mengabaikan aturan-Nya. Allah Swt. berfirman, "Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduknya) mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat." (QS. An-Nahl: 112)

Sistem demokrasi kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari pengaturan kehidupan telah membuat negeri ini merasakan bencana kelaparan dan ketakutan, meski sumber daya alamnya melimpah ruah.

Paradigma Islam: Prioritas Kebutuhan, Bukan Pemuasan Keinginan

Islam menawarkan paradigma yang sama sekali berbeda, baik pada level individu maupun negara. Pada level individu, paradigma gaya hidup Islam adalah mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas, bukan memenuhi semua keinginan. Islam membagi kebutuhan manusia menjadi dharuriyat atau kebutuhan pokok, hajiyat atau kebutuhan sekunder, dan kamaliyat atau kebutuhan pelengkap. Seorang muslim diajarkan qana'ah dan tidak berlebih-lebihan. Allah Swt. berfirman,

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

"Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raf: 31)

Dengan paradigma ini, downgrade dalam Islam bukan karena terpaksa miskin, melainkan karena kesadaran untuk hidup sederhana, fungsional, dan jauh dari gengsi serta utang ribawi yang diharamkan karena menghancurkan. Namun Islam tidak berhenti pada nasihat individu. Beban utama ada pada negara.

Negara sebagai Raa'in yang Menjamin Kesejahteraan

Dalam Islam, negara wajib menjalankan fungsi raa'in, yaitu pengurus dan pelayan rakyat secara keseluruhan. Rasulullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Imam atau pemimpin adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusannya terhadap rakyat." (HR. Bukhari dan Muslim)

Tanggung jawab ini diwujudkan dalam jaminan pemenuhan kebutuhan dasar bagi setiap warga negara yakni, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Semua ini adalah hak rakyat yang wajib disediakan negara secara langsung dan berkualitas, bukan diserahkan pada pasar.

Negara Islam juga wajib menyediakan lapangan kerja yang memadai. Setiap laki-laki yang mampu bekerja akan difasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak agar bisa menafkahi keluarganya dengan bermartabat. Negara mengelola sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk dieksploitasi asing dan swasta.

Selain itu, yang paling mendasar adalah negara Islam tidak membebani rakyat dengan pajak yang mencekik seperti saat ini. Pajak atau dharibah hanya dipungut dalam kondisi kas negara kosong dan hanya dari muslim yang kaya, bersifat insidental, bukan permanen. Pendapatan negara bersumber dari pengelolaan sumber daya alam, fa'i, kharaj, dan zakat yang dikelola Baitul Mal. Dengan begitu, rakyat tidak dipaksa berutang hanya untuk membayar pajak dan membeli kebutuhan pokok yang mahal.

Dengan sistem Islam, tidak akan terjadi tekanan finansial secara massal. Tidak akan ada kelas menengah yang terperosok menjadi rentan miskin hanya karena PHK atau harga beras naik. Karena negara hadir menjamin, bukan berlepas tangan. Fenomena downgrade hari ini adalah alarm keras bahwa demokrasi kapitalis sekuler telah gagal menyejahterakan. Ia hanya mampu memaksa rakyat menurunkan standar hidupnya agar tidak jatuh miskin. 

Namun, Islam justru sebaliknya, menaikkan standar hidup seluruh rakyat dengan jaminan negara yang adil. Sudah saatnya umat meninggalkan mode bertahan ala demokrasi kapitalis sekuler dan kembali pada mode sejahtera dalam naungan syariat Islam kaffah.

Wallahualam bissawab.