Dana Bencana Dikorupsi, Kapitalisme Mematikan Hati Nurani
OPINI
Oleh Ummu Bintang Almustaniir
Aktivis Muslimah
Muslimahkaffahmedia.eu.org-Seperti pagar makan tanaman. Begitulah kiranya ironi pahit yang menggambarkan kasus korupsi dana bencana yang terungkap beberapa waktu lalu. Pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada 13 Oktober 2026, KPK resmi menaikkan status perkara dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke tahap penyidikan dengan menetapkan lima orang tersangka, salah satunya yaitu Bima Setiawan (adik kepala BNPB), dan Richard Erlangga (tenaga ahli BNPB). Kasus ini menyasar pada Dana Siap Pakai (DSP), yakni dana cadangan yang bersumber dari APBN dan APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Mirisnya, praktik rasuah ini diduga sudah berlangsung sejak 2022. (Metrotvnews.com)
Di saat ribuan korban berselimut duka dan bertahan hidup di tenda darurat, oknum yang dipercaya menjadi pelindung justru tega mengambil hak-hak mereka. Tindakan ini bukan lagi sekadar kejahatan keuangan biasa, melainkan bentuk pengkhianatan amanah yang melukai hati rakyat.
Fakta di atas menyimpan sebuah anomali yang pantas dipertanyakan. Mengapa korupsi marak terjadi, dan ke mana hilangnya hati nurani para punggawa negeri?
Hari ini korupsi bukan lagi sekadar tindakan atau kesalahan individu, melainkan telah menjadi bagian dari sistem, kebiasaan, dan struktur kekuasaan yang saling menopang. Adanya krisis integritas yang melanda para pejabat, berakar dari rapuhnya benteng spiritualitas dalam diri mereka. Saat sekularisme menjauhkan moralitas dari ruang publik, nurani pun kehilangan kompasnya. Akibatnya, tindakan koruptif tak lagi dianggap sebagai noda, melainkan sekadar jalan pintas yang dianggap biasa.
Semuanya tak lepas dari sistem kapitalis yang membuka celah lebar bagi praktik korupsi, mulai dari jual-beli jabatan dan politik balas budi, hingga penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi maupun oligarki. Maraknya praktik korupsi juga bersumber dari minimnya pengawasan dan kendali yang dilakukan oleh pemimpin negara terhadap para bawahannya.
Jika kita cermati, sebenarnya mewabahnya kasus korupsi bukan lagi anomali dalam sistem kapitalis, melainkan penyakit bawaan. Sistem fasad ini membentuk karakter para penganutnya sesuai dengan nilai-nilai materialisme dan kompetisi individual, serta nasionalisme ekonomi (berpatok pada untung-rugi). Kekuasaan dan jabatan acapkali diposisikan sebagai investasi. Fenomena ini dapat kita lihat secara nyata dalam berbagai realitas sosial-politik, di antaranya:
Pertama, biaya pemilu yang tinggi dan politik balas budi
Sistem demokrasi-kapitalis membutuhkan modal besar dalam kontestasi politik seperti pada pencalonan legislatif, pilkada, pilpres, dan lain sebagainya. Sebab, modal yang dikeluarkan sangat besar sehingga para pejabat atau politisi terpilih cenderung memakai jalan pintas untuk mengembalikan modal tersebut, salah satunya melalui praktik korupsi, kolusi, atau mengakomodasi kepentingan para pemilik modal (oligarki) yang telah mendanai mereka.
Kedua, hilangnya kontrol moral dalam masyarakat
Dalam sistem sekuler, nilai moral atau hukum agama dipisahkanan dari ranah kehidupan publik dan pengaturan negara. Ketika standar halal-haram, dosa-pahala, atau takut kepada Sang Khalik tidak lagi menjadi parameter utama dalam mengelola kekayaan dan kekuasaan, maka ukuran benar-salah hanya berpatokan pada "apakah tindakan ini melanggar hukum positif atau tidak?". Parahnya lagi hukum pun kerap kali bisa dinegosiasikan atau dibuat oleh para pembuat kebijakan itu sendiri.
Kapitalisme juga mendewakan kebebasan kepemilikan individu (termasuk kepemilikan swasta atas sumber daya alam dan hajat hidup orang banyak). Batas antara kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan pribadi menjadi kabur. Kebijakan publik sering kali dirancang bukan untuk kesejahteraan rakyat , melainkan untuk menguntungkan korporasi tertentu melalui monopoli, rente, dan konsesi.
Ketiga, lemahnya sanksi hukum dalam kapitalisme
Hukum dalam sistem sekuler-kapitalis sering kali bersifat manusiawi-positivis yang mudah direvisi, ditawar, dilemahkan oleh kekuatan politik dan uang. Pada akhirnya korupsi tidak dapat diberantas hingga akarnya, melainkan hanya dikelola atau ditindak secara tebang pilih sehingga ia terus berulang dengan pola yang berbeda. Para koruptor dibiarkan hidup dalam jeruji kenikmatan penuh fasilitas dan kemewahan. Tentu saja hal ini tidak akan menyisakan rasa jera.
Terbukti sudah, jika ketamakan kapitalistik telah mengikis nilai kemanusiaan demi mengejar keuntungan materi semata. Maka dari itu, tatanan kehidupan harus dikembalikan pada tatanan hukum Islam yang meletakkan ketakwaan dan keadilan sebagai fondasi utama.
Dalam Islam, negara akan menjalankan fungsinya sebagai raa'in dan junnah. Negara akan tampil di garda terdepan untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Apalagi dalam kondisi darurat bencana. Negara akan mengalokasikan anggaran dan fasilitas terbaik yang bersumber dari kas baitulmal. Maka dari itu kestabilan baitulmal harus senantiasa terjaga.
Negara Islam akan menunjuk pegawai atau pejabat berdasarkan kapabilitas seseorang dengan menjadikan keimanan sebagai fondasi pertama. Rasa takut kepada Allah akan mencegah para pejabat untuk melakukan kemaksiatan dalam kondisi dan situasi apa pun.
Dalam kondisi darurat, kehadiran negara yang dipimpin oleh seorang raa'in dan junnah memastikan bahwa keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Pemimpin yang amanah akan turut menanggung beban korban bencana, bukan malah abai apalagi menyelewengkan amanah rakyat demi kepentingan pribadi. Rasulullah saw. bersabda bahwa, "Setiap kalian adalah pemimpin (raa'in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya." (HR. Bukhari & Muslim)
Di samping itu negara juga akan memberlakukan sanksi tegas berupa takzir kepada para koruptor, yaitu dapat berupa teguran keras dan peringatan, publikasi aib di ruang publik, pencopotan jabatan dan pencabutan hak politik, atau dapat berupa penjara jangka panjang atau pengasingan (tafsir/hirs). Bahkan, dalam kondisi darurat atau kerugian yang luar biasa, pelaku korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Hal ini diputuskan sesuai dengan bukti-bukti yang sah dan adil.
Begitulah jika sistem Islam diterapkan di atas muka bumi, niscaya akan membawa keberkahan dan rahmat bagi seluruh alam.
Wallahualam bissawab.

Komentar
Posting Komentar