Di Balik Kemudahan Virtual, Pusat Data AI Mengancam Ekologis
OPINI
Oleh Ummu Riri
Aktivis Muslimah
MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Di tengah posisi Asia Tenggara sebagai pusat pertumbuhan data center terbesar, muncul gelombang protes dari warga. Pembangunan pusat data center di Jawa Barat resmi dihentikan karena belum mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Warga di Batam sudah melayangkan protes akibat krisis air bersih yang diduga dipicu oleh pembangunan data center, krisis air bersih telah terjadi selama berbulan-bulan. Selain itu negara-negara lain seperti Thailand dan Malaysia, melakukan penghentian proyek akibat aksi protes warga. (CNBC.com, 09/11/2026)
Era digital saat ini ditandai dengan gegap gempita investasi global. Proyeksi nilai pasar pusat data ( data center ) Indonesia meningkat drastis, dari USD2,39 miliar pada 2024 menjadi USD3,79 miliar pada 2030. Masifnya pengembangan perusahaan raksasa teknologi di dunia seperti AWS, Microsoft, Google Cloud, hingga Alibaba Cloud, menempatkan Indonesia sebagai salah satu lahan subur infrastruktur digital di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Indonesia bahkan terlihat sangat ambisius menargetkan kapasitas data center AI hingga skala 1,2 GW menjelang akhir tahun 2026. (Antaranews.com, 26/06/2026)
Di balik rancangan pertumbuhan ekonomi dan modernisasi teknologi yang digembar-gemborkan, tersimpan sebuah persoalan yang jarang diungkap secara terbuka di ruang publik. Proyek infrastruktur raksasa ini, khususnya yang didedikasikan untuk mendukung kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), ternyata membawa dampak kerusakan yang masif. Mulai dari krisis ekologis, ancaman krisis air bersih, hingga tergerusnya kedaulatan digital bangsa.
Ancaman-ancaman AI
Teknologi AI menuntut beban kerja komputasi yang jauh lebih besar dibandingkan data center sebelumnya. Akibatnya, infrastruktur ini menjadi sangat membutuhkan air dan juga pasokan listrik 24 jam yang menghasilkan panas ekstrem. Untuk mendinginkan server tersebut, dibutuhkan jutaan liter air bersih setiap harinya.
Sebagai perbandingan, sebuah data center AI di Georgia dan Amerika Serikat, dilaporkan menyedot sekitar 1,9 juta liter air per hari. Hal ini membuat berbagai negara seperti Belanda, Denmark, Irlandia, Singapura, Malaysia, Spanyol, Portugal, hingga Cina untuk mulai membatasi, memperketat regulasi, bahkan menolak pembangunan data center baru.
Ironisnya, di saat wilayah di Indonesia sendiri masih diselimuti ancaman kekeringan dan penurunan permukaan tanah akibat ekstraksi air yang masif, Indonesia justru menjadi "limpahan" tempat pembangunan yang masif karena dinilai memiliki lahan luas dan sumber daya air melimpah. Selain krisis air, perluasan ini memicu lonjakan beban listrik, sebagian besar pasokan energi masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menghasilkan emisi karbon tinggi. Peningkatan beban listrik otomatis menaikkan emisi, memperburuk krisis iklim, serta mendatangkan limbah berbahaya berupa limbah elektronik, baterai, oli, hingga bahan kimia sisa air pendingin yang berisiko mencemari ekosistem perairan.
Sedangkan dari sudut pandang ekonomi-politik, masifnya pembangunan pusat data AI ini tidak bisa dilepaskan dari cengkeraman sistem kapitalisme global. Karena membutuhkan modal raksasa dan teknologi tinggi, proyek ini tentu dimonopoli oleh segelintir korporasi multinasional. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal melemah, menyingkirkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan yang pasti akan memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lebih jauh lagi, infrastruktur ini membuka pintu lebar-lebar bagi praktik surveillance capitalism (kapitalisme pengawasan), di mana data perilaku, privasi, dan aktivitas digital masyarakat dikumpulkan secara masif untuk mengumpulkan keuntungan komersial dan iklan.
Hal yang paling mengkhawatirkan adalah aspek kedaulatan digital. Ketika sistem keuangan, komunikasi, administrasi pemerintahan, hingga layanan strategis suatu negara seluruhnya bergantung pada infrastruktur yang dikuasai oleh korporasi global, maka negara kehilangan kendali penuh atas keamanan datanya. Indonesia hampir berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan geopolitik dan kepentingan asing.
Persoalan mendasar dari ancaman-ancaman ini terletak pada orientasi kebijakan penguasa. Dalam sistem kapitalis, negara kerap bertindak sebagai fasilitator pengumpulan modal yang berorientasi pada keuntungan korporasi semata, sementara keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan diabaikan. Keuntungan materi ditempatkan di atas segalanya.
Sebaliknya, dalam sistem Islam, seorang penguasa berkedudukan hakiki sebagai seorang raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai/pelindung). Jabatan dan kekuasaan bukanlah sarana untuk mencari keuntungan materi semata atau memfasilitasi kepentingan korporasi global, melainkan amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.
Pandangan Islam
Rasulullah saw. bersabda :
"Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin ..." (HR. Bukhari)
Kebijakan pembangunan teknologi dan pengelolaan sumber daya alam semestinya mengutamakan kemaslahatan umat. Negara wajib hadir untuk memenuhi hajat hidup rakyatnya, menghadirkan teknologi yang benar-benar bermanfaat, tanpa harus bergantung pada kekuatan asing.
Dalam Islam, lingkungan hidup adalah amanah yang wajib dijaga, bukan dieksploitasi secara asal dan acak. Larangan berbuat kerusakan di bumi telah ditegaskan secara mutlak dalam Al-Qur'an surah Al-A’raf ayat 56 :
"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan."
Begitu pula dengan kebijakan pembangunan pusat data AI seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umat, mengutamakan kedaulatan digital, dan tentu melindungi sumber daya alam, bukan justru sebaliknya. Negara harus hadir dalam penyediaan setiap kebutuhan rakyatnya, termasuk menyediakan teknologi yang memudahkan. Negara juga perlu melakukan penjagaan kedaulatan digital. Bergantung dengan asing justru akan mengancam kedaulatan negara dan memudahkan asing untuk menekan negara supaya tunduk pada kepentingan mereka.
Sistem Islam memandang bahwa setiap pengembangan teknologi harus berorientasi pada teknologi mandiri, sehingga terlepas dari genggaman asing. Terutama negeri-negeri kafir muhariban fi'lan (negara yang secara terang-terangan memusuhi Islam). Dalam sistem Islam akan tercipta teknologi mandiri, karena setiap pelajar dan ilmuwan-ilmuwan hebat di berikan fasilitas dan terpenuhi segala kebutuhannya. Demi terciptanya teknologi maju yang dapat memajukan Islam dan umat.
Kemajuan teknologi dalam Islam sejalan dengan perlindungan ekosistem lingkungan hidup. Lingkungan hidup atau alam adalah amanah yang harus dijaga, dilindungi bukan dieksploitasi. Sistem Islam akan menjaga sumber daya alam dengan sebaik-baiknya, dan setiap umat dipastikan mendapatkan manfaat atas sumber daya alam yang dikelola langsung oleh negara, bukan oleh asing maupun aseng.
Khatimah
Oleh karena itu, menjaga lingkungan adalah amanah yang harus dijalankan sesuai dengan tuntunan yang telah Allah berikan. Sudah saatnya umat Islam melakukan muhasabah dan koreksi bersama terhadap arah kebijakan penguasa agar senantiasa berlandaskan pada aturan yang benar, demi mewujudkan kemaslahatan hakiki serta keluar dari cengkeraman sistem kapitalisme global yang merusak.
Wallahualam bishawab

Komentar
Posting Komentar