Hutan Bukan Milik Oligarki, Kembalikan Kepada Umat!

 

OPINI

Oleh Tatiana Riardiyati Sophia 

Aktivis Muslimah 

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 diwarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung UOB Jakarta yang dihadiri mahasiswa dan masyarakat. Ribuan massa aksi membentangkan spanduk raksasa bertuliskan "Hutan bukan milik oligarki, alam harus dilindungi, perusak harus diadili". Pesan tersebut menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap para perusak hutan dan lingkungan. 

Dalam demonstrasi tersebut mereka menyampaikan lima tuntutan, yakni: menetapkan karhutla menjadi status bencana nasional, menghentikan pemborosan APBN untuk program populis seperti MBG dan KDMP, menurunkan biaya pendidikan serta menyediakan lapangan kerja berkualitas, menghentikan penyalahgunaan hukum demi kepentingan kekuasaan/KKN, mengembalikan kebebasan bersuara serta mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil. (IDNTimes, 28 Oktober 2026)

Aksi mengkritik kebijakan pemerintah seperti ini sudah sangat sering dilakukan. Rakyat makin skeptis karena berbagai tuntutan mereka selama ini dirasa tidak pernah didengar oleh pemerintah. Berbagai program dan kebijakan yang dianggap keliru dan berakibat menyengsarakan rakyat tetap berjalan seperti biasa, padahal masyarakat sudah berkali-kali berteriak minta keadilan. Demikian juga terhadap urusan konsesi lahan serampangan yang menyebabkan karhutla.

Konsesi Lahan Warisan Belanda dan Orde Baru 

Penguasaan hutan dimulai sejak era kolonial Belanda. Melalui Ordonansi Hutan tahun 1928, pemerintah Hindia Belanda mulai memusatkan kontrol kawasan hutan terutama di pulau Jawa dan Madura yang bertujuan mengeksploitasi kayu untuk kepentingan ekonomi kolonial dan membatasi akses masyarakat adat.

Berlanjut pada era orde baru, penguasaan lahan dan hutan oleh oligarki diperkuat dengan UU No.5/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang ini menjadi landasan hukum sentralisasi penguasaan hutan oleh negara dengan memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) secara masif kepada konglomerat kroni penguasa. Dari sini 79 juta hektar gabungan hutan, perkebunan, dan tambang diberikan kepada para korporasi.

Selanjutnya, di era reformasi hingga saat ini penguasaan hutan beralih kepada oligarki penguasa kolektif. Di sini, para pebisnis mulai masuk ke ranah politik. Mereka berada di parlemen dan menjadi anggota partai. Dengan demikian, para oligarki makin leluasa mengutak-atik kebijakan dan perizinan pro-investasi terhadap kebun sawit dan tambang, serta UU Ciptaker yang membuat cengkeraman kuku-kuku mereka makin kuat.

Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 95,76 persen hutan dikelola oleh swasta. Hal senada disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil yang mencatat 93-94,8 persen daratan/lahan dikuasai oleh korporasi dan elit swasta, sementara rakyat hanya kebagian 4-8 persen saja.

Hutan Dikuasai Oligarki Sebabkan Kesengsaraan Rakyat 

Fakta-fakta di atas membuat kita prihatin, betapa hak kepemilikan rakyat dirampas dengan sewenang-wenang oleh negara dan sekelompok orang berduit. Hutan-hutan gundul dan tandus akibat eksploitasi masif kini terindra di berbagai daerah. Banjir bandang dan tanah longsor terjadi di berbagai wilayah. 

Sementara itu, karhutla bukan hanya menghasilkan kepulan asap beracun, tetapi juga merusak habitat dan ekosistem satwa. Dengan kata lain, kebijakan konsesi tidak hanya menyisakan kerusakan lingkungan dan menghilangkan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan, namun juga membawa dampak buruk bagi rakyat. 

Dalam sistem ekonomi kapitalistik, penguasaan alat produksi dan sumber daya ekonomi berada di tangan individu atau pihak swasta, dengan orientasi utama meraih keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, korporasi dan para pemilik modal bebas menguasai dan mengelola hutan serta sumber daya alam semaunya. 

Para oligarki inilah yang menikmati keuntungannya, sementara negara yang semestinya melindungi fungsi hutan, malah berperan sebagai regulator semata yang memuluskan kepentingan pengusaha melalui berbagai kebijakannya. Adapun rakyat hanya kebagian sengsaranya.

Konsep Islam Sempurna Melindungi Hutan dan Sumber Daya Alam 

Berbeda dengan konsep pengelolaan hutan dalam Islam. Allah Swt. menetapkan kawasan hutan dan sumber daya alam lainnya sebagai milkiyyah ammah (kepemilikan umum).

Rasulullah saw. bersabda terhadap hal tersebut:

"Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput (hutan/lahan hijau), dan api (energi).” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Artinya harta tersebut adalah milik umat yang tidak boleh diprivatisasi oleh pribadi maupun swasta. Bahkan, negara sekalipun tidak berhak mengambil alih harta milik rakyat ini menjadi milik negara. Negara hanya memiliki kewajiban untuk mengelola, kemudian hasilnya digunakan untuk kebutuhan umat.

Politik ekonomi Islam mengatur pengelolaan harta kepemilikan umum yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat. Seluruh sumber daya alam dikelola secara mandiri oleh negara. Adapun pihak swasta boleh ditunjuk sebagai operator atau pekerja, sama sekali tidak diperbolehkan untuk menguasai hasilnya. 

Negara wajib mengelola SDA secara mandiri dan mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar individu berupa pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan publik, yaitu: pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Adapun semua kebutuhan masyarakat itu dapat diperoleh dengan biaya murah, bahkan gratis.

Negara juga memiliki kewajiban menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Islam mengharamkan merusaknya. Bahkan, dalam kondisi perang sekalipun tidak diizinkan untuk menebang pohon-pohon, apalagi menghancurkannya dengan cara membakar. Islam juga memiliki hukuman yang tegas bagi para perusak alam berupa takzir, maksimal hingga hukuman mati untuk pelaku kejahatan yang luar biasa masif hingga mengakibatkan korban jiwa.

Hukuman yang tegas dalam Islam memiliki dua efek, yaitu: jawabir (penebus dosa) dan zawajir (pencegah) dari perbuatan serupa. Dengan begitu, oknum perusak hutan bisa diminimalisir bahkan tidak ada sama sekali. Karena merusak hutan dan lingkungan dalam Islam dikategorikan sebagai jarimah (kriminal). Sebab, hutan adalah salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Merusaknya berarti menghancurkan keseimbangan alam dan ekosistem.

Demikianlah bila pengelolaan hutan dan sumber daya alam lainnya diserahkan kepada aturan Islam. Allah Swt. mengaruniakan kekayaan alam untuk kemaslahatan kehidupan manusia di bumi. Sementara itu, pemimpin Islam (Khalifah) yang diamanahi sebagai raa'in mengurus umat dengan tanggung jawab serta ketakwaan. Sehingga umat merasakan keadilan dan kesejahteraan dari aturan Islam yang diterapkan secara kafah.

Wallahu a’lam bissawab.