Hutan Memang Bukan Milik Oligarki

 

OPINI

Oleh Adinda Khoirunnisa’ (Aktivis Muslimah)

MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINI-Aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada Rabu (28/10) di depan gedung UOB Jakarta menyita perhatian publik luas. Di tengah barisan massa yang tertahan blokade aparat, sebuah spanduk raksasa membentang dengan pesan yang sangat menohok: "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili."(Inews.id/28/10/3026)

Tidak sekadar membentangkan spanduk, para mahasiswa, sebagaimana dirangkum dalam berbagai laporan media, membawa sejumlah tuntutan fundamental yaitu mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional atas kerusakan lingkungan yang terjadi, mengadili korporasi-korporasi perusak hutan yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan di Indonesia.

Jika kita menelaah lebih dalam akar persoalan ekologis di negeri ini, apa yang disuarakan oleh mahasiswa merupakan potret nyata dari ketimpangan struktural yang akut. Penguasaan jutaan hektare hutan di Indonesia oleh segelintir kaum oligarki baik korporasi raksasa sawit, tambang, maupun HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah mendatangkan kerusakan lingkungan yang sangat besar sekaligus menyengsarakan rakyat.

Para pemilik modal meraup keuntungan fantastis dari konsesi lahan, eksploitasi kayu, dan kerukan hasil bumi tanpa batas. Sebaliknya, rakyat jelata di berbagai daerah harus berhadapan langsung dengan bencana ekologis mematikan. Setiap tahun, masyarakat di sekitar kawasan hutan harus hidup di bawah ancaman banjir bandang yang menghanyutkan permukiman serta kepungan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang merusak sistem pernapasan anak-anak bangsa.

Mengapa hal ini bisa terus berlanjut? Jawabannya terletak pada akar kebijakan politik ekonomi negeri ini yang mengarah pada sistem kapitalis sekuler. Nampak nyata,  penerapan kapitalisme sekuler menjadikan negara bukan sebagai pengayom rakyat, melainkan sebagai fasilitator bagi para pemilik modal. Kebijakan perizinan, regulasi pertanahan, hingga penegakan hukum sering kali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Aturan dibuat seolah-olah pro-investasi, padahal pada praktiknya adalah legalisasi perampasan hak rakyat atas ruang hidup dan kelestarian alam. Legalisasi yang diperoleh para pemilik modal menjadikannya merasa tidak bersalah atas kerusakan yang ditimbulkan. disisi lain, penguasa merasa tidak berdosa padahal dialah pembuatan kebijakan dzalim tersebut. Sungguh kerjasama penguasa dan pengusaha yang menyengsarakan rakyat.

Menghadapi kerusakan sistemik yang ditimbulkan oleh cengkeraman oligarki kapitalistik, kita membutuhkan solusi yang hakiki. Tentu langkah yang tepat adalah dengan meninggalkan arah pandang kapitalisme sekuler yang nyata menjadi penyebabnya. Kemudian menjadikan Islam sebagai satu-satunya solusi menyelesaikan problematika kehidupan. Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam bersumber dari Dzat yang Maha Adil yaitu Allah Swt. 

Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang melimpah dan dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak—termasuk hutan, air, dan tambang yang jumlahnya melimpah—dikategorikan sebagai harta kepemilikan umum. Syariat Islam secara tegas melarang penguasaan harta kepemilikan umum ini diserahkan kepada individu, korporasi swasta, maupun kaum oligarki. Bahkan, negara tidak memiliki hak untuk merampas status kepemilikan umum tersebut untuk dijadikan milik pribadi negara atau diperjualbelikan kepada investor. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis; 

 اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ في ثلَاَثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْماَءِ وَالنَّار

Artinya: Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ahmad)

Para ulama ushul dan fikih menegaskan bahwa segala sesuatu yang sifat pengelolaannya menyangkut hajat hidup publik masuk dalam koridor ini. Hutan, dengan fungsi ekologis dan ekonominya yang masif, mutlak tidak boleh diprivatisasi.

Politik ekonomi Islam dirancang bukan untuk memaksimalkan keuntungan segelintir konglomerat, melainkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat secara menyeluruh, serta menjamin pemenuhan kebutuhan kolektif seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Dengan menempatkan hutan sebagai kepemilikan umum, negara mengelolanya secara langsung hasilnya dikembalikan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk memperkaya para pemilik modal atau pejabat korup.

Islam memandang alam semesta sebagai amanah besar dari Allah Swt. yang harus dijaga kelestariannya. Perbuatan merusak alam, membakar hutan secara sengaja demi pembukaan lahan instan, atau mengeksploitasi kekayaan alam secara serampangan hingga memicu bencana ekologis merupakan bentuk pelanggaran syariat. Allah Swt. melarang keras manusia berbuat kerusakan di muka bumi. Larangan ini terdapat dalam banyak ayat, di antaranya firman Allah Swt., “Apabila berpaling (dari engkau atau berkuasa), dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi serta merusak tanam-tanaman dan ternak. Allah tidak menyukai kerusakan.” (QS Al-Baqarah 205)

Syariat Islam melarang manusia melakukan perbuatan dharar (bahaya), baik yang menimpa diri sendiri, maupun membahayakan orang lain. Pembakaran lahan yang berisiko (karhutla) adalah perbuatan haram. Begitu pula eksplorasi tambang dengan tata kelola yang menimbulkan limbah yang mencemari sumber air, merusak tanah dan lautan, juga merupakan bentuk pelanggaran syariat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Laa dharara wa laa dhiraara (Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.” (HR Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah)

Dalam institusi pemerintahan yang menerapkan sistem Islam secara kafah, negara memiliki fungsi mulia sebagai Ra'in (pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat) serta Junnah (perisai yang melindungi rakyat). Negara tidak akan tunduk pada tekanan para oligarki atau pemilik modal global. Sebaliknya, penguasa akan menggunakan seluruh kekuasaan dan instrumen hukumnya untuk menindak tegas korporasi perusak lingkungan, mencabut izin-izin konsesi yang menzalimi rakyat.  

Aksi mahasiswa yang meneriakkan "Hutan Bukan Milik Oligarki" adalah alarm keras bahwa kesabaran publik sudah di ambang batas. Sudah saatnya bangsa ini keluar dari cengkeraman sistem kapitalis sekuler yang terbukti gagal mensejahterakan rakyat dan hanya melahirkan kerusakan ekologis berkelanjutan. Hanya dengan menerapkan sistem Islam dalam segala aspek kehidupan kemaslahatan umat akan terwujud. Penerapan syariat Islam yang adil, di mana hutan dikelola sebagai kepemilikan umum untuk kemaslahatan umat dan negara hadir sebagai pelindung sejati maka keselamatan seluruh rakyat dapat diwujudkan secara hakiki. Wallahualam bissawab