Papua Membara, Kapitalisme Gagal Melindungi Rakyat
OPINI
Oleh Evi Faouziah, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Aktivis Dakwah
MuslimahKaffahMediaKebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua bukan sekadar persoalan lingkungan ataupun bencana musiman yang datang silih berganti. Kobaran api yang terus meluas menjadi bukti serius bahwa perlindungan negara rapuh terhadap lingkungan dan keselamatan rakyat. Ketika hutan terbakar, asap mengepung permukiman, dan masyarakat terpaksa berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya, muncul satu pertanyaan: di mana negara ketika rakyat membutuhkan perlindungan?
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyampaikan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkat 66 persen. Papua Selatan bahkan menjadi wilayah dengan sebaran hotspot terbanyak di Indonesia, mencapai 903 titik. Di Merauke, kebakaran terkonsentrasi di klaster Jago Merah-Tanah Miring yang meliputi Jago Merah, Tanah Miring, Animha, dan Semangga. Wilayah Okaba juga menjadi perhatian karena tingginya konsentrasi titik api di area konsesi salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta (nasional.kompas.com, 06/11/2026).
Sementara itu, Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Fakta ini menunjukkan bahwa karhutla bukan persoalan sepele. Kerusakan hutan bukan hanya menghilangkan kekayaan alam, tetapi juga mengancam kesehatan, mata pencaharian, kehidupan sosial, dan keberlangsungan ekosistem masyarakat Papua.
Kapitalisme Sekuler, Eksploitasi Mengalahkan Perlindungan
Karhutla semestinya menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan. Namun, dalam sistem kapitalisme sekuler, pengelolaan sumber daya alam sering kali didominasi oleh kepentingan ekonomi dan investasi. Keuntungan menjadi orientasi utama, sedangkan keselamatan rakyat dan kelestarian lingkungan ditempatkan sebagai pertimbangan berikutnya.
Hutan yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan akhirnya berpotensi dipandang sebagai komoditas ekonomi. Pembukaan lahan untuk kepentingan industri dan perkebunan, jika tidak dikendalikan dengan tegas, dapat mengorbankan keseimbangan ekosistem. Apalagi ketika kepentingan pemilik modal memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan sumber daya alam.
Persoalan makin memprihatinkan ketika negara belum optimal menjalankan fungsi pencegahan dan penanganan bencana. Masyarakat terpaksa melawan kobaran api dengan daun, ranting, hingga air yang diangkut menggunakan jeriken. Sementara itu, penanganan menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari medan yang sulit dijangkau hingga minimnya peralatan.
Faktor cuaca dan kondisi geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, keduanya tidak boleh dijadikan pembenaran atas lemahnya antisipasi dan kesiapsiagaan negara. Bukankah keselamatan rakyat merupakan tanggung jawab utama penguasa?
Inilah problem mendasar kepemimpinan sekuler kapitalistik. Negara hanya berpotensi sebagai regulator dan fasilitator investasi daripada memastikan kekayaan alam dikelola untuk kepentingan rakyat. Ketika pandangan keuntungan mendominasi kebijakan, kerusakan lingkungan menjadi konsekuensi yang terus berulang. Maka dari itu, persoalannya bukan sekadar lemahnya teknis penanganan, tetapi sistem yang menjadikan kepentingan ekonomi itu sebagai orientasi utama dalam standar kehidupan.
Penguasa Adalah Ra'in dan Junnah
Islam memiliki cara pandang kepemimpinan yang sangat berbeda. Penguasa bukan sekadar pemegang kekuasaan, melainkan raa'in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung umat). Kekuasaan merupakan amanah yang wajib digunakan untuk menjamin kemaslahatan rakyat, bukan melayani kepentingan pemilik modal. Dalam Islam, sumber daya alam yang termasuk kepemilikan umum tidak boleh diserahkan kepada swasta untuk dikuasai demi keuntungan segelintir orang. Negara bertanggung jawab mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mencegah eksploitasi yang merusak lingkungan dan mengancam kehidupan rakyat.
Dakwah Ideologis, Mengembalikan Peran Negara
Karhutla Papua menjadi bukti bahwa persoalan lingkungan tidak cukup diselesaikan dengan kebijakan teknis dan pergantian pejabat. Dibutuhkan perubahan paradigma mendasar, yaitu menjadikan syariat Islam sebagai landasan pengaturan kehidupan secara menyeluruh.
Untuk mewujudkannya, diperlukan dakwah ideologis yang membangun kesadaran politik umat. Umat harus paham bahwa kerusakan lingkungan sangat berkaitan dengan sistem yang mengatur kepemilikan, pengelolaan sumber daya alam, dan relasi penguasa dengan rakyat.
Dakwah juga perlu membangun kerja sama berbagai komponen umat melalui perjuangan politik ideologis yang berlandaskan pemikiran Islam, dilakukan secara damai dan sesuai tuntunan syariat, demi terwujudnya penerapan Islam secara kaffah. Kesadaran ini menjadi suatu hal yang penting.
Allah Swt. berfirman:
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
"Dan siapakah yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin?" (QS. Al-Ma'idah: 50)
Sudah saatnya umat menyadari bahwa alam bukan objek eksploitasi, tetapi amanah yang wajib dijaga. Hutan Papua yang terbakar adalah peringatan bahwa ketika kekuasaan kehilangan orientasi pengurusan rakyat dan tunduk pada kepentingan materi, kerusakan akan terus meluas.
Jangan sampai api terus melahap hutan, sementara tanggung jawab negara justru kehilangan nyalanya. Rakyat tidak membutuhkan negara yang hanya pandai menyampaikan laporan dan alasan, tetapi negara yang benar-benar hadir melindungi. Islam dengan syariatnya menawarkan paradigma kepemimpinan yang menjadikan amanah, keadilan, dan kemaslahatan rakyat sebagai tanggung jawab kekuasaan.

Komentar
Posting Komentar