Tren Stop The Wedding, Berakar dari Penerapan Sistem Kapitalis Sekuler
OPINI
Penulis Rosmiyati Siregar
Aktivis Islam
MuslimahKaffahMedia.eu.org, OPINIBeberapa waktu belakangan muncul tren populer "Stop the Wedding" yang viral beredar dalam platform digital. Tren yang viral ini menyoroti fenomena perempuan yang berani mempertimbangkan ulang keputusan untuk menikah atau membatalkan rencana pernikahan akibat tanda bahaya (red flags) pada pasangan, seperti ketidakmatangan emosional, kekerasan, kurangnya tanggung jawab, dan perselingkuhan. Viralnya tren ini dan dilihat berulang oleh kalangan anak muda dikhawatirkan memberikan pengaruh munculnya persepsi negatif generasi muda terhadap institusi pernikahan.
Generasi Muda Kehilangan Kepercayaan pada Pernikahan
Hal ini dapat menambah hilangnya kepercayaan bahwa pernikahan bahagia, langgeng, dan harmonis sulit terwujud. Bahkan tren ini mencerminkan pesimisme generasi muda terhadap pernikahan, seolah-olah pernikahan pasti akan berakhir buruk, tidak langgeng, atau tidak berjalan sesuai harapan indah sebelum menikah. Pandangan generasi muda terhadap makna pernikahan pun makin terdegradasi. Mereka menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang penuh risiko, masalah, dan kesengsaraan, seakan-akan tidak ada ruang bagi kebahagiaan setelah menikah. Sehingga keputusan "lebih aman tidak usah menikah" menjadi masuk akal.
Hal ini dapat menambah penurunan angka pernikahan di tengah fenomena waithood, yakni fenomena sosial di mana seseorang terutama dari kalangan generasi milenial dan Gen Z dengan sengaja atau terpaksa menunda pernikahan meskipun sudah memasuki usia yang secara sosial atau biologis dianggap layak untuk menikah. Mereka beranggapan bahwa pernikahan hanya layak dilakukan setelah mencapai finansial yang stabil. Data menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, jumlah pernikahan di kalangan Gen milenial dan Z di Indonesia cenderung menurun di tengah data perceraian yang justru meningkat.
Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, mencatat bahwa jumlah pernikahan pada 2014 sebanyak 2,1 juta peristiwa. Sementara pada 2024, jumlah itu menurun menjadi 1,478 juta pernikahan. Pada 2025 memang menunjukkan kenaikan tipis, yakni 1,479 juta pernikahan. Namun data lain menunjukkan sepanjang 2025 terdapat 71,04% pemuda (usia 16-30 tahun) berstatus belum kawin yang menegaskan jumlah lajang juga cukup besar. Ada beberapa hal yang menjadi alasan utama mengapa generasi muda terdorong untuk menunda, bahkan takut melakukan pernikahan. Di antaranya, kekhawatiran atas aspek finansial, adanya trauma perceraian, KDRT, ingin fokus mengembangkan diri, mengejar karier dan pendidikan, pertimbangan emansipasi, kasus judol dan pinjol, serta takut akan kehilangan kebebasan pribadi setelah pernikahan, termasuk akibat merebaknya perilaku menyimpang.
Mayoritas alasan ini ternyata sangat relate dengan penyebab tingginya angka perceraian. BPS mencatat, pada 2024 saja jumlah perceraian mencapai sekitar 399.921 kasus. Pada 2025, hingga September saja sudah terjadi 317 ribu perceraian. 60-70% di antaranya merupakan kasus gugat cerai dengan rentang usia perkawinan rata-rata di bawah lima tahun.
Di sisi lain, fenomena zina makin marak pada generasi muda. Praktik hidup bersama (living together) menjadi gaya hidup yang makin banyak diminati generasi muda karena mereka bisa menyalurkan kebutuhan biologis tanpa perlu memikirkan biaya besar. Dampak dari fenomena ini sangat banyak. Mulai dari zina yang merajalela, merebaknya penyakit menular seksual, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, hingga dampak jangka panjang berupa keberlangsungan generasi.
Tentu dampak dari fenomena ini tidak main-main. Struktur sosial perlahan berubah. Penundaan pernikahan akan berdampak pada menurunnya tingkat kelahiran Total Fertility Rate (TFR) yang bisa jadi di masa depan berdampak pada menurunnya populasi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa angka kelahiran di Indonesia terus turun dalam beberapa tahun terakhir. Sebaliknya, jumlah penduduk lanjut usia atau lansia meningkat pesat. Indonesia resmi memasuki fase masyarakat menua (aging population) sejak 2021.
Menurut data BPS 2024, 29 juta (12%) penduduk Indonesia saat ini terkategori lansia. Jumlah tersebut diprediksi terus meningkat hingga mencapai 20% pada 2045. Jika fenomena ini terus dibiarkan, apalagi di tengah berkembangnya narasi childfree, maka ke depan semua ini berpotensi mempercepat penuaan populasi (aging population) yang berarti mengancam kelangsungan generasi dan eksistensi peradaban sebagaimana telah lebih dahulu dialami negara-negara Barat dan Asia, seperti Jepang dan Korea.
Akar Masalah: Kapitalisme Sekuler
Apabila kita dalami penyebab maraknya Stop the Wedding ini, semua bermuara pada satu hal, yaitu penerapan sistem kehidupan kapitalistik beserta turunannya, yakni liberalisme, sekularisme, dan feminisme. Sistem hidup dalam kapitalisme menjadikan materi sebagai tolok ukur kebahagiaan. Sekularisme meniadakan peran agama dalam menyelesaikan permasalahan dan menjauhkan motivasi ibadah dalam keluarga.
Dalam paradigma kapitalis, pernikahan dilihat berdasarkan aspek materi yaitu kesenangan biologis, status sosial, dan kemapanan finansial, bukan keimanan, sakinah, dan tanggung jawab. Alhasil, kebahagiaan dan kesuksesan dalam rumah tangga diukur dengan capaian finansial, seperti penghasilan mapan, punya rumah, mobil, usaha lancar, dan sebagainya. Keberadaan generasi penerus juga dipandang hanya sebagai beban ekonomi, bukan aset peradaban gemilang.
Sistem sekuler telah menjauhkan manusia dari aturan Islam sehingga rumah tangga kehilangan fondasi bagi kebahagiaan dan ketaatan. Makna keluarga pun tereduksi, dari amanah ibadah menjadi sekadar beban ekonomi yang menyulitkan. Pernikahan tidak lagi dipandang sebagai jalan sakral menuju ketenangan, keberkahan, dan rida Allah Taala. Ia bergeser menjadi sekadar ikatan formal atau kontrak sosial yang penuh beban. Hal ini membuat pernikahan rapuh dan mudah goyah oleh tekanan hidup sehari-hari.
Kondisi ini diperparah dengan abainya negara dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya. Mereka diminta siap menikah, tetapi lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak tidak dijamin. Hal ini disebabkan oleh tegaknya sistem kapitalis yang menimbulkan ketimpangan ekonomi, dengan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir elite dan pemilik modal. Sistem ekonominya yang liberal dan eksploitatif membuat para pemilik modal bisa menguasai mayoritas sumber daya ekonomi hingga muncul gap sosial yang sangat lebar. Masyarakat pun, termasuk generasi muda, hidup dalam ancaman kemiskinan yang memupus masa depan. Negara juga absen dalam menjamin perlindungan terhadap rakyatnya. Negara lebih sering hadir sebagai pencatat pernikahan dan perceraian saja. Penegakan hukum atas kekerasan terhadap keluarga masih lemah dan korban sering tidak memiliki jalur yang aman. Negara menyerukan penyelesaian seluruh beban pada individu tanpa perlindungan yang nyata, dengan seruan Stop the Wedding.
Di sisi lain, serangan paradigma sekuler kapitalisme terasa makin masif, baik di ranah media sosial maupun dalam aturan dan kebijakan penguasa. Standar kebahagiaan ditentukan oleh algoritma media sosial, sehingga muncul tekanan untuk menyesuaikan diri dengan standar kapitalistik yang ditampilkan di media sosial. Dampaknya, paradigma sekuler kapitalistik kerap disebut sebagai pemikiran modern dan rasional, sementara pandangan agama (Islam) dianggap ketinggalan zaman.
Selain itu, narasi kesetaraan gender mendorong generasi muda mempertanyakan peran suami-istri yang dianggap klasik dan kolot. Peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga dan perempuan sebagai pengurus rumah suaminya tidak lagi bernilai ibadah, namun menjadi kontrak kesepakatan yang harus "setara" menurut pandangan kesetaraan gender. Pernikahan pun kehilangan maknanya sebagai fondasi membangun generasi, tetapi hanya dilihat sebagai salah satu opsi gaya hidup.
Fenomena ini menunjukkan generasi muda terjebak pada pragmatisme pernikahan dengan cara pandang sekuler kapitalisme. Mereka mendamba kebahagiaan, namun terikat standar materialistik. Mereka ingin mencinta dan dicintai, tetapi enggan berkomitmen dalam pernikahan karena dianggap mengekang. Pandangan ini jelas berbeda dengan Islam yang menempatkan pernikahan sebagai ibadah dan amanah.
Pernikahan dalam Islam Adalah Ibadah
Pernikahan bukan hanya soal akad dan pesta walimah. Pernikahan adalah ibadah yang bernilai mulia dalam Islam. Menikah merupakan sunah Nabi Muhammad saw. yang mengandung dimensi ibadah, tanggung jawab, serta pengabdian kepada Allah Taala sepanjang hidup. Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah institusi suci yang menyatukan dua insan dalam kasih sayang, ketenangan, dan rahmat. Tujuannya bukan sekadar memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menjadi sarana untuk saling melengkapi, menjaga kehormatan, dan melahirkan generasi yang saleh dan salihah.
Allah Swt. berfirman dalam QS Ar-Rum ayat 21:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."
Jelas, hakikat keberhasilan pernikahan bukan dilihat dari capaian materi atau kemapanan duniawi, tetapi sejauh mana pasangan suami istri semakin taat kepada Rabb-nya. Negara wajib membina generasi muda agar memahami makna pernikahan secara benar. Bukan hanya melalui bimbingan teknis menjelang akad, tetapi dengan pembinaan ideologis yang menegaskan hakikat diri sebagai hamba, etika pergaulan lawan jenis, serta hukum pranikah hingga pengasuhan anak. Terlebih dalam Islam, keluarga berperan secara politis dan ideologis, yakni sebagai pencetak generasi terbaik yang akan memimpin peradaban Islam cemerlang pada masa depan. Karenanya, perhatian negara bukan hanya pada soal memudahkan pintu pernikahan, melainkan dimulai dari memastikan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang kelak akan berpasangan, memiliki kualitas sebagai arsitek peradaban, bukan yang hanya siap beranak pinak sebagaimana hewan.
Islam Memudahkan Pernikahan dan Melindungi Keluarga
Sistem Islam memberikan kemudahan bagi para pemuda untuk menikah dengan cara sesuai syariat. Pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, rakyat hidup makmur hingga hampir tidak ada orang miskin. Negara menanggung kebutuhan rakyat dengan melakukan distribusi harta secara amanah, seperti menikahkan para pemuda yang ingin menikah, membayar utang orang yang berutang, dan memberangkatkan haji bagi kaum muslim yang ingin berhaji. Kepemimpinannya menjadi simbol kejayaan Islam, hingga harta zakat berlimpah sampai sulit menemukan penerimanya.
Selain itu, sistem pergaulan Islam melindungi masyarakat dari zina dan pergaulan bebas dengan penerapan sanksi tegas bagi pelakunya, seperti had (hukuman) bagi pezina laki-laki dan perempuan adalah seratus kali jilid (cambukan), baik bagi pezina muhshan (sudah menikah) maupun yang ghairu muhshan (belum menikah). Namun, dalam banyak hadis, Rasulullah saw. menyatakan bahwa sanksi bagi pezina muhshan adalah hukuman jilid dan rajam. (Syekh Abdurrahman al-Maliki, Nizham al-Uqubat wa al-Ahkam al-Bayyinat, hlm. 30). Ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sistem sanksi Islam memberikan keadilan, melindungi hak suami maupun istri, serta mencegah masyarakat berbuat maksiat. Dengan demikian, penerapan sistem Islam secara menyeluruh bukan hanya memudahkan pernikahan, tetapi juga memastikan pernikahan menjadi jalan keberkahan, ketenangan, dan keridaan Allah Swt..

Komentar
Posting Komentar