Muslimah Kaffah Media

OPINI Oleh Novi Kristiwati  Aktivis dakwah  Muslimahkaffahmedia.eu.org- Lagi-lagi, publik dientakkan oleh fakta kelam yang menimpa generasi muda. Seperti yang dilaporkan Detik.com, Minggu, 26 Juli 2026, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggapi ramainya pemberitaan mengenai data 522 pelajar di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, yang terinfeksi HIV sejak tahun 2001 hingga 2026.  Meski Kemenkes menyatakan peningkatan angka ini sejalan dengan semakin luasnya cakupan tes dan penemuan dini, tingginya angka penularan pada usia anak dan remaja tetap menjadi alarm bahaya yang nyata. Hal ini tidak boleh disepelekan. Pemerintah melalui pejabat daerah sering menawarkan solusi berupa pendidikan seksual sejak dini, untuk mencegah perilaku berisiko. Namun, pendidikan seksual berbasis paradigma sekuler-liberal ini hanyalah solusi paliatif dan pragmatis. Edukasi tersebut cenderung hanya berfokus pada dampak kesehatan medis, seperti penggunaan alat pengaman atau pencegahan kehamilan yang ...

OPINI Oleh Aubi Atmarini Aiza Novelis Muslimahkaffahmedia.eu.org- Isu 522 pelajar terkena HIV dalam setahun mencuat ke permukaan. Berita ini sontak membuat heboh masyarakat Indonesia dan dibahas oleh beberapa media berita dan influencer.  Hal ini dikonfirmasikan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo Lakhsmie Herawati Yuwantina. Beliau membantah hal tersebut dan mengatakan, isu tersebut berdasarkan data kumulatif sejak 2001 hingga 2026, saat ini ada 53 anak usia pelajar yang teridentifikasi hidup dengan HIV. Beliau menegaskan sebagian besar penularannya terjadi akibat penularan dari ibu ke anak, dilansir  detikJatim.com , Kamis (23/7/2026). Di sisi lain, Direktur Program Yayasan Delta Crisis Center (DCC) Ferry Efendi, hingga 21 Juli 2026, DCC mendampingi sebanyak 5.107 orang dengan HIV/AIDS. Mirisnya angka tersebut belum termasuk semua kasus di Sidoarjo, tetapi hanya mereka yang didampingi oleh DCC. Berbeda dari data yang dimiliki oleh Dinkes Jatim.  HIV/AIDS sudah sejak ...

  OPINI Oleh Tety Kurniawati  Aktivis Dakwah dan Penggiat Literasi MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Keterlibatan TNI/Polri seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak lewat pembentukan jaringan informasi hingga ke desa dan kelurahan kini jadi sorotan. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-8/PJ/2026. Namun, koalisi masyarakat sipil menolaknya karena dinilai pendekatan pajak bisa bergeser dari edukasi menjadi pendekatan keamanan. Koalisi masyarakat menilai pelibatan Babinsa secara hukum bertentangan dengan tugas TNI sebagai alat pertahanan negara. UU TNI No. 34 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2025 menegaskan bahwa tugas utama TNI adalah menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan melindungi bangsa dari ancaman negara. Bahkan, untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) ruang lingkupnya terbatas dan hanya boleh dilakukan atas dasar kebijakan serta keputusan politik negara. ( JPNN.com , 25-07-2026). Pelibatan TNI/Polri tidak bis...

  OPINI Oleh Ria Nurvika Ginting, S.H.,M.H  Dosen-FH   MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Dunia akademik di Tanah Air dihebohkan kembali dengan menjamurnya konferensi ilmiah abal-abal alias palsu. Konferensi ilmiah sejatinya adalah sebuah pertemuan ilmiah yang menjadi forum bagi para peneliti dan akademisi untuk mempresentasikan hasil penelitian terbarunya, saling bertukar pikiran, dan membangun jejaringan kolaborasi. Gagasan-gagasan dari penelitian yang telah dipresentasikan dalam konferensi tersebut biasanya akan dipublikasikan dalam bentuk prosiding, buku, dan naskah terpilih akan direkomendasikan untuk terbit di jurnal ilmiah bereputasi. ( Kompasiana.com , 28/7/26) Dengan adanya tuntutan akademisi untuk mendapatkan angka kredit yang dijadikan standar kenaikan pangkat. Konferensi ilmiah lebih dipilih karena publikasi riset di prosiding konferensi lebih mudah dibandingkan menerbitkan artikel di jurnal ilmiah bereputasi. Di sini lah “pembisnis” mengambil keuntungan deng...

  OPINI Oleh Syifaul Afida Aktivis Muslimah MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Lebih dari 265 nyawa anak-anak di Gaza telah tewas sejak gencatan senjata diumumkan, pada Oktober 2025. Menurut laporan UNICEF, selama lebih dari delapan bulan terakhir, tiap harinya minimal satu anak di Gaza terbunuh akibat serangan militer Zionis Israel. Ketika dunia meyakini bahwa gencatan senjata mampu melindungi dan jadi solusi, ternyata hanya mampu memberi ilusi. Anak-anak tetap menjadi korban meski di dalam rumah, sekolah, dan ketika sedang bermain. ( cnnindonesia.com , 20-06-2026) Bahkan, Komisi Penyelidik PBB menyatakan bahwa selama ini Zionis Israel telah sengaja menargetkan anak-anak Palestina di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 21.280 anak-anak tewas akibat serangan militer Zionis Israel. Kawasan padat anak-anak seringkali menjadi sasaran senjata berdaya ledak tinggi. Organ vital anak-anak juga kerap menjadi target untuk ditembak dengan senjata presisi. Serangan demi serangan yang terus ...

  OPINI Oleh Jasli La Jate Pegiat Literasi MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- BBM adalah salah satu kebutuhan penting masyarakat. Kehadirannya sangat diharapkan. Namun bagaimana jadinya jika BBM mengalami kelangkaan yang memicu antrean kendaraan mengular berjam-jam di berbagai SPBU Sumatra Selatan. Antrean panjang itu bahkan telah memakan korban jiwa. Korbannya adalah seorang sopir truk berusia 50 tahun ditemukan meninggal dunia di balik kemudi saat mengantre solar di SPBU Jalan Lintas Timur Palembang–Jambi, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan. Polisi menyebut korban diduga meninggal akibat kelelahan. Mirisnya, antrean BBM ini telah berlangsung setidaknya sekitar sebulan dan mulai mengganggu aktivitas transportasi serta distribusi barang. Antrian panjang juga sering terjadi di berbagai wilayah lainnya seperti Sumatra Utara, Riau hingga Kalimantan Barat. Pemerintah melalui Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas berdalih antrean tersebut terjadi ka...

OPINI Oleh Nur Fitriyah Asri   Penulis Ideologis dan Aktivis Dakwah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Aparat bersenjata dari TNI dan Polri dilibatkan dalam membantu pengawasan pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-8/PJ/2026 tentang Pedoman Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak yang terbit pada 15 Juli 2026. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa pelibatan Bintara Pembina Desa ( Babinsa ) dari TNI dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat ( Bhabinkamtibmas ) dari Polri di lapangan murni hanya untuk mendampingi petugas pajak. Tujuannya agar kunjungan berjalan aman dan sesuai prosedur, bukan untuk melakukan tindakan hukum perpajakan. Namun kebijakan ini memicu polemik luas. Koalisi Masyarakat Sipil dan para pakar hukum menolak keras. Alasannya, pelibatan aparat bersenjata dinilai melanggar UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab tugas utama militer adalah pertahanan negara, bukan urusan sipil atau administrasi domestik seperti...