Muslimah Kaffah Media

  OPINI Oleh: Ria Nurvika Ginting, S.H., M.H.  (Dosen FH) MuslimajKaffahmedia.eu.org, OPINI-Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui KH Anwar Iskandar selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa para koruptor merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Hal ini disebabkan karena koruptor telah memberikan dampak memiskinkan, bahkan menghilangkan hak hidup banyak orang. MUI mengusulkan hukuman mati bagi koruptor. Kiai Anwar juga menyampaikan bahwa yang menolak hukuman mati dengan alasan HAM, dalam perspektif Islam, HAM bukanlah sesuatu yang absolut. Bukankah yang dilakukan koruptor juga melanggar HAM?   _(Republika.co.id, 02/07/2026)_ Menurutnya, ada yang lebih absolut dibandingkan HAM, yakni hifzhun nafs yang merupakan bagian dari maqashid syariah, yaitu menjaga kehidupan. Koruptor jelas telah "membunuh" banyak orang, yang artinya melanggar HAM. Pernyataan ini disampaikan Kiai Anwar di sela Mudzakarah Hukum Nasional Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah A...

  OPINI Oleh Hanin Nafisah  Aktivis Muslimah  MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Beberapa waktu lalu, aksi demonstrasi digelar di berbagai daerah. Demonstrasi kali ini bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut". Bukan hanya mahasiswa, aksi ini dilakukan pula oleh berbagai kalangan.  Adapun yang dikritisi diantaranya terkait MBG, BBM, dan listrik. Rakyat mulai berani menyampaikan kritik dalam berbagai forum baik off line maupun di media sosial. Namun sayangnya penguasa dan pendukungnya tampak anti kritik. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu isu yang kerap muncul dalam demonstrasi mahasiswa belakangan ini. Menariknya, tuntutan terkait MBG tidak berdiri sendiri, melainkan disandingkan dengan persoalan lain seperti harga bahan bakar minyak (BBM), biaya hidup, hingga kondisi perekonomian nasional. Fenomena tersebut terlihat dalam sejumlah aksi mahasiswa yang digelar di berbagai daerah. Misalnya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) saat ...

  OPINI Oleh: Mardiyah Aktivis Muslimah MuslimahKaffahMedia.eu.org , OPINI- Gelombang demonstrasi mahasiswa yang terus bermunculan belakangan ini menjadi cerminan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Beban pajak yang kian berat, kenaikan harga BBM, melambungnya harga kebutuhan pokok, hingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menyedot anggaran negara, semakin menambah beban hidup rakyat. Di tengah kondisi ekonomi yang semakin sulit, penghasilan masyarakat justru tidak mengalami peningkatan yang berarti. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan bahwa diangkatnya isu MBG dalam aksi demonstrasi menunjukkan perhatian mahasiswa terhadap persoalan ekonomi yang lebih luas ( Kompas.com , 18 Juni 2026). Bagi mahasiswa, MBG tidak dapat dipisahkan dari berbagai kebijakan pemerintah lainnya, seperti melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga...

OPINI Oleh Wiwit Nurahayu Aktivis Muslimah Muslimahkaffahmedia.eu.org- Semestinya tahun ajaran baru disambut dengan harapan baru. Siswa antusias dan bersemangat pergi ke sekolah, para orang tua juga bahagia anaknya bisa diterima di sekolah impian mereka dengan mudah. Namun sayang yang terjadi justru sebaliknya, dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu beberapa orang tua justru dihadapkan pada problem yang hampir sama setiap tahunnya. Pendidikan layak makin sulit dijangkau, dan terbatasnya pilihan sekolah bagi siswa berprestasi karena sistem zonasi. Ditambah lagi terjadinya inflasi biaya mulai dari uang pendaftaran, seragam dan kebutuhan sekolah lainnya seolah menjadi masalah tahunan yang tak kunjung usai. Seperti yang terjadi di Semarang. Polemik terkait pengadaan seragam sekolah untuk tahun ajaran 2026/2027. Orang tua calon siswa baru di salah satu sekolah negeri jenjang SMP di wilayah Ungaran, merasa keberatan dengan nominal yang disebutkan pihak sekolah mengenai beban biaya pembeli...

OPINI Oleh Bidan Nurul Fitri Hidayati, S.KM., M.Kes. Muslimahkaffahmedia.eu.org- Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Berbagai laporan menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Ironisnya, kondisi ini terjadi ketika jumlah dokter spesialis obstetri dan ginekologi (dokter kandungan) secara nasional justru telah melampaui kebutuhan yang dihitung pemerintah. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa ibu hamil masih banyak yang meninggal ketika tenaga spesialis banyak tersedia? Tragedi ibu hamil yang meninggal dalam perjalanan untuk melahirkan anaknya di Jayapura, Papua, pada akhir tahun 2025 lalu masih menyisakan duka yang mendalam. Sebelum meninggal, ibu berusia 31 tahun tersebut ditolak oleh beberapa rumah sakit di wilayahnya. Alasannya beragam, mulai dari persoalan rujukan yang tidak terkoordinasi, kamar perawatan penuh, hingga tidak adanya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Peristiwa i...

OPINI Oleh: Nurul Fitri Hidayati Pegiat Literasi Muslimahkaffahmmedia.eu.org- Belakangan ini makin banyak rakyat yang berani menyampaikan kritik, baik dalam forum diskusi, seminar, kajian, maupun melalui media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan publik semakin meningkat. Rakyat tidak lagi hanya menjadi penonton kebijakan, tetapi juga ingin terlibat mengawasi dan memberikan masukan kepada para pemimpin. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menggema di kawasan DPR RI akhirnya mendapat respons langsung dari pimpinan parlemen. Dalam audiensi tertutup yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jumat (19-6-2026), sejumlah tuntutan mahasiswa dibahas, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga persoalan kenaikan harga BBM dan kelangkaan subsidi energi. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, serta se...

OPINI Oleh Iky Damayanti, ST Muslimahkaffahmedia.eu.org- Panggung politik Langkat diguncang realitas memilukan. KPK berulang kali melayangkan pukulan telak melalui OTT yang menjerat pimpinan daerah secara beruntun (Langkatterkini.com). Istilah "regenerasi koruptor" bukan sekadar metafora, melainkan cerminan buruknya sirkulasi kepemimpinan lokal. Suksesi kekuasaan yang diharapkan membawa perubahan, justru menjadi siklus kelam di mana pejabat baru terjebak lubang hitam pendahulunya. Pola korupsi masif, struktural, dan ternormalisasi ini memicu gugatan mengapa praktik lancung kokoh menjamur dari level elit hingga birokrasi bawah. Akar Masalah: Sistem Kepemimpinan Demokrasi Kapitalis Mereduksi masalah hanya pada aspek moralitas individu merupakan cara pandang keliru. Fenomena ini adalah produk kerusakan sistemik yang konsisten merawat perilaku koruptif. Realitas politik menegaskan model demokrasi kapitalistik telah menggeser esensi kepemimpinan. Kursi kekuasaan diduduki bukan kar...